Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan alasan tetap adanya iuran sampah di lingkungan permukiman. Sebagian warga beranggapan bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya telah dibiayai pemerintah daerah sehingga tidak perlu lagi ada pembayaran iuran dari masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa pengelolaan sampah memang mendapatkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD. Namun demikian, pembiayaan tersebut belum sepenuhnya mencakup seluruh kebutuhan operasional persampahan hingga tingkat lingkungan masyarakat.

Pemerintah daerah selama ini menanggung berbagai kebutuhan utama dalam sistem pengelolaan sampah. Mulai dari pengadaan dan operasional armada besar pengangkut sampah, operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), alat berat, hingga pembangunan sarana dan fasilitas persampahan lainnya masih banyak disubsidi oleh pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pelayanan persampahan agar tetap berjalan optimal, termasuk penyediaan infrastruktur dan dukungan operasional dalam pengelolaan sampah dari TPS hingga ke TPA.

Sementara itu, iuran sampah yang dibayarkan masyarakat pada umumnya digunakan untuk membantu kebutuhan operasional harian di tingkat lingkungan. Di antaranya untuk biaya pengambilan sampah dari rumah warga, honor petugas kebersihan TPS3R, biaya bahan bakar kendaraan roda tiga atau gerobak sampah, perawatan sarana pengangkut lingkungan, hingga kebutuhan operasional lainnya agar pelayanan pengangkutan sampah dapat berjalan setiap hari.

Dengan demikian, iuran sampah bukan berarti pemerintah tidak membiayai pengelolaan sampah. Justru saat ini sistem persampahan berjalan melalui pembiayaan bersama antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

DLHK Kabupaten Sidoarjo juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pengelolaan sampah merupakan pelayanan yang memerlukan biaya besar dan berkelanjutan. Semakin banyak volume sampah yang dihasilkan setiap hari, maka semakin besar pula kebutuhan operasional yang harus dipenuhi agar sampah tetap terangkut dan terkelola dengan baik.

Karena pada akhirnya, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan peran dan kepedulian bersama seluruh masyarakat demi menjaga